KABARDEWAN.COM – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian serius Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Bandung. Pansus yang diberi tugas membahas LKPJ Walikota ini, memulai langkah awal kinerjanya dengan menyoroti pendapatan serta dampaknya terhadap layanan publik.

Rapat kerja pembahasan LKPJ digelar dengan menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung, pada Rabu, 15 April 2026. Pertemuan ini dipimpin langsung Ketua Pansus 15, Rizal Khairul bersama sejumlah anggota pansus dewan lainnya.

Fokus utama rapat hari ini adalah menilai sejauh mana realisasi pendapatan tahun 2025 dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

“Pansus LKPJ menilai capaian kinerja tidak hanya dilihat dari laporan administratif, tetapi juga melihat sumber pendapatan itu sendiri,” kata Ketua Pansus 15 DPRD Kota Bandung, yang membahas LKPJ Walikota Bandung tahun 2025, Rizal Khairul, di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu 15 April 2026.

Politisi Partai Golkar ini, menyampaikan bahwa dokumen LKPJ yang disampaikan Walikota Bandung bersifat makro, sehingga pansus perlu menilai kinerja pemerintah kota lebih lanjut dengan tekanan pentingnya menguji capaian dengan kondisi riil di lapangan.

“Secara angka pendapatan ini patut diapresiasi. Namun demikian, keberhasilan tersebut harus benar-benar terus dikoreksi, terutama masih rentannya pendapatan pajak yang lari keluar daerah padahal pekerjaan ada dikita,” ujar Rizal.

Ia memaparkan sejumlah indikator positif, seperti pertumbuhan pembangunan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, angka kemiskinan juga dilaporkan mengalami penurunan.

“Data ini menunjukkan arah pembangunan yang cukup baik secara statistik. Namun, Pansus tetap perlu memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujarnya.

Selain pendapatan, Pansus juga menyoroti kualitas belanja daerah yang dinilai perlu dievaluasi. Realisasi anggaran yang dinilai belum tentu mencerminkan efektivitas program jika belum menyelesaikan persoalan dasar.

Ketua Pansus 15 DPRD Kota Bandung Rizal Khairul 

Rizal menegaskan, peningkatan pendapatan harus dilakukan dengan perbaikan nyata di sektor pelayanan publik. Ia menyoroti masih adanya permasalahan klasik seperti kemacetan, layanan kesehatan dan masalah sampah yang belum menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan.

“Peningkatan pendapatan seharusnya berdampak langsung pada kualitas infrastruktur dan layanan publik. Jika masalah klasik masih terjadi, maka program prioritas perlu dievaluasi secara serius,” tegasnya.

Atas dasar itu pula terhadap program kerja Rizal menegaskan bahwa evaluasi kinerja perangkat daerah tidak boleh terjebak pada formalitas laporan administratif semata. Maka Pansus mendorong adanya perhatian khusus terhadap seluruh program kerja guna memastikan akuntabilitas dan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Untuk itu, bermaksud melakukan pendalaman materi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara menyeluruh.

Ini penting dilakukan untuk membedakan kenyataan di balik pencapaian data. Laporan yang disampaikan pemerintah kota cenderung hanya menonjolkan narasi keberhasilan tanpa menyiarkan program yang tidak sesuai target.

“Pendalaman ini sangat penting karena kalau kita hanya mencermati LKPJ yang disampaikan, tentunya cenderung menonjolkan narasi keberhasilan. Namun belum secara memadai menyajikan evaluasi terhadap program yang tidak mencapai target,” ujar Rizal.

Dalam pandangan Rizal menyampaikan laporan pertanggungjawaban seharusnya tidak hanya berfokus pada pencapaian positif semata. Melainkan kejujuran terhadap kegagalan program justru menjadi fondasi penting untuk melakukan perbaikan kebijakan di masa mendatang melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Penyampaian LKPJ hendaknya tidak hanya fokus pada capaian saja, tapi ya tidak ada salahnya juga mencantumkan kelemahan sebagai dasar perbaikan kebijakan di kemudian hari,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi lV DPRD Kota Bandung ini.

Dalam rapat kerja Pansus secara maraton membedah kinerja organisasi perangkat daerah Evaluasi difokuskan pada aspek pencapaian program dan pendapatan serta penyelesaian masalah sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Lebih lanjut, Rizal menekankan bahwa pembangunan yang akuntabel bukan hanya diwujudkan melalui angka-angka di atas kertas, melainkan melalui pencapaian nyata. 

“Jadi ketika bicara apa yang sudah dikerjakan, kami menilainya dengan indikator kinerja, dan seberapa banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atas pencapaian program tersebut,” pungkas Rizal.